JAYAPURA (PT) – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo menegaskan, untuk masalah pemekaran di Papua sampai saat ini dan bahkan kedepan tidak akan dilakukan kemudian tidak akan disetujui selama pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Karena, menurut Tjahjo bahwa pemerintah saat ini sedang fokus dalam pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi.
“Pemekaran sampai saat ini dan kedepannya belum ada. Kita ingin mengoptimalkan dulu program Pak Jokowi untuk memastikan keberhasilan di bidang pembangunan insfrastruktur, ekonomi dan sosial,” tegas Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai melantik Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo di Sasana Krida Kantor Gubernur, Selasa (10/4/2018).
Tjahjo mengakui bahwa memang saat ini tercatat banyak daerah yang mengajukan Daerah Otonomi Baru. Tapi usulan pemekaran masih terganjal dengan moratorium.
“Lebih baik kita memacu sektor-sektor kunci untuk peningkatan kemajuan masyarakatnya,” kata Mendagri.
Disinggung soal adanya dugaan isu keberpihakan Pemerintah Pusat kepada salah satu calon Gubernur Papua, Mendagri kembali menegaskan bahwa hal itu tidak benar.
“Tidak ada titipan-titipan. Kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat Papua untuk memilih pemimpin Papua sesuai hati nuraninya. Kita ingin Pilkada Papua berlangsung dengan damai, bermartabat dan aman,” imbuhnya.
Sekedar diketahui, pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo ini sekaligus menepis isu yang beredar di kalangan masyarakat di Papua terkait adanya isu pemekaran yang santer diisukan bahwa akan ada pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan dalam pelaksanaan Pilgub Papua. (ing/lam/dm)
