BOVEN DIGOEL (PT) – Untuk menjawab semua kebutuhan pembangunan dan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua, maka fiskal APBD Papua perlu ditingkatkan.
Selain fiskal APBD yang tidak cukup, maka pengelolaan sumber daya alam Papua juga dikelola secara baik untuk memberi rasa keadilan kepada seluruh rakyat Papua.
Hal tersebut disampaikan Calon Gubernur Papua, Lukas Enembe, S. IP, MH pada kampanye tatap muka dengan masyarakat di Boven Digoel, Kamis (12 /04/2018).
Menurut Lukas Enembe, pada periode Gubernur lalu (pertama-red), bersama Wagub Klemen Tinal sudah melekatan banyak hal didalam visi dan misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
Visi-Misi tersebutlah yang saat sudah dirasakan rakyat Papua.
Meskipun menurut calon Petahana, Lukas Enembe belum semuanya berhasil dilaksanakan untuk menjawab rasa keadilan masyarakat.
Dalam kesempatan tatap muka yang dihadiri 500 sampai 700 orang pendukung LUKMEN dan Kader Partai Koalisi Papua Bangkit (KPB-II) Kabupaten Boven Digoel, Lukas Enembe mengatakan, bersama Klemen Tinal dalam periode kedua ini kembali mengusung visi dan misi Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.
“Keadilan dalam pembangunan dimasing-masing daerah, keadilan dalam ekonomi, keadilan dalam pendidikan, keadilan hukum, keadilan kesehatan dan lainnya,” ungkap Lukas Enembe atau LUKMEN.
Lebih lanjut Lukas Enembe mengatakan bahwa jika dirinya terpilih kembali bersama Klemen Tinal, maka kemungkinan besar akan ada perubahan dalam penerimaan APBD kabupaten/kota.
Karena pada tahun 2023, status Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah berakhir dan penerimaan dana OTSUS pun berakhir.
Oleh karena itu, selain mengelola APBD, maka potensi kekayaan alam di Papua akan kita kelola secara baik dan Berkeadilan untuk kepentingan pembangunan.
“Potensi sumber daya alam Papua harus memberi kontribusi sebesar-besarnya kepada daerah dan masyarakat. Jangan lagi potensi alam Papua dibawa keluar untuk kepentingan orang diluar Papua,” ungkap Lukas Enembe.
Untuk itu, Lukas Enembe mengingatkan bahwa jangan seenaknya menebang hutan, dan jangan menanam kelapa sawit seenaknya tanpa ada regulasi yg resmi.
“Periode pertama Gubernur, saya sudah mencabut semua izin usaha penebangan dan tanam kelapa sawit yang beroperasi di daerah ini, terutama di wilayah Selatan Papua. Termasuk izin pertambangan, kehutanan, perikanan. Dan perlu diingat bahwa Bupati dan Wali Kota
tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan izin yang dimaksud,” ungkapnya.
Menjawab pertanyaan warga terkait kontribusi PT. Freeport Indonesia untuk Papua dalam pertemuan tatap muka di Boven Digoel, Lukas Enembe mengatakan, untuk diketahui bahwa Freeport sudah banyak mengambil tambang berupa emas, tembaga dan lainnya tanpa ada kontribusi lebih.
“Untuk diketahui bahwa dalam kepemimpinan saya diperide pertama, saya berjuang habis-habisan untuk membela hak-hak rakyat Papua di Freeport. Karena persoalan preeport sudah membuat banyak orang Papua jadi korban,” tuturnya.
Hal inilah yang membuat dirinya sudah dua kali ke Amerika untuk bertemu pemilik saham PT Freeport guna meminta hasil tambang raksasa itu untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat Papua.
Menurut Lukas Enembe, usaha keras yang dilakukan telah membuahkan hasil dimana kita mendapat kesepakatan 10% disvestasi saham PT Freeport Indonesia. Menjawab pertanyaan warga terkait dengan kabar nantinya setiap warga Papua akan mendapat dana setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000/KK, Lukas Enembe menjawab bahwa, itu kabar tidak benar atau kabar burung. Menurut LUKMEN, masyarakat jangan termakan dengan isu-isu murahan.
“Coba dihitung saja, 2.000.000 x 4. 242.758 = 8,485,516,000,000,- ini angka sangat besar. Dan saya sebagai mantan Gubernur mengajak masyarakat untuk jangan termakan isu-isu seperti ini,” ungkapnya. (tim humas LUKMEN).
