JAYAPURA (PT) – Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Boven Digul menghadiri pertemuan Join Border Commitee (JBC) yang diselenggarakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri di Denpasar, Bali sejak Senin (18,19,20/4/2018).
Pertemuan itu membahas kerjasama pos lintas batas antar negara RI–PNG diikuti oleh 5 kabupaten di Papua yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Namun dalam pertemuan itu ternyata hanya dihadiri dua kabupaten saja, yakni Boven Digul dan Merauke.
Bupati Boven Digul, Benedictus Tambonop mengakui, pertemuan ini untuk pertama kalinya diikuti oleh Kabupaten Boven Digul.
“Banyak agenda yang disampaikan dan yang dibahas sebagai jembatan antar kedua negara. Diantaranya berbicara masalah pembangunan pintu pos lintas batas PLBN diantara kedua Negara,” ungkap Bupati Benedictus Tambonop kepada wartawan di Hotel Aston Jayapura.
Bupati Benedictus menjelaskan, dari delegasi PNG dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri PNG, Rimbink Pato bersama Senator dan anggota dewan sebanyak 34 delegasi. Sedangkan dari Indonesia diwakili Sekretaris Dirjen Kementerian Luar Negeri dan lebih banyak dihadiri Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau yang disingkat BNPT RI dan juga Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenpolhukam).
“Kita membicarakan tentang pos lintas batas yang telah dibangun maupun yang akan dibangun,” jelasnya.
Hanya saja, lanjut Benediktus, beberapa hal yang telah disepakati terutama negara Indonesia menawarkan kalau di wilayahnya sudah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sehingga PNG juga harus ada dan berkomitmen untuk itu.
Selain itu, kata Bupati Benediktus, juga berkaitan dengan prosedur pelintas batas seperti di Wutung, Kota Jayapura juga harus dipersiapkan.
“Jangan asal bangun pintu pelintas batas saja. Tapi untuk pemanfaatannya juga harus mengurus prosedur yang begitu panjang dan sebagainya. Jadi sama–sama harus selesai dan langsung bisa dipergunakan,” terangnya.
Dikatakan, selain itu juga apa yang menjadi urgensi bersama antara kedua negara, lalu target–target apa yang dicapai didalam pembukaan PLBN di satu zona/wilayah.
“Misalnya perdagangan bersama atau sekolah antar lintas perbatasan, yang dibangun, ” bebernya.
Bupati Benediktus menambahkan, jika dibangun sekolah maka Pemerintah Indonesia juga harus siap membangun sarana pendidikan disekitar situ. Tetapi pemerintah PNG juga harus ikut menggunakan.
“Terkait tentang pertanian dan perkebunan terutama di daerah perbatasan yang paling besar adalah Western Province, PNG,” imbuhnya.
Menurut Bupati, negara ini sebagian besar berbatasan dengan Provinsi Papua. Untuk itu lanjutnya, di wilayah ini diharapkan dapat segera dibangun sarana dan prasarana jalan yang dianggap penting sekali untuk menghubungkan antara Merauke–PNG–Daru–Boven Digul–Keongga. Kemudian Boven Digul–Keongga–Mingrum yang juga berhubungan dengan Tabubi.
“Jalan Tabubil–Keongga sudah ada. Tinggal bagaimana Boven Digul membangun jalan dan bekerjasama dengan Pemerintah Keongga tembus ke jalan antara Tabubil–Keongga,” ucapnya.
Menurut Bupati, pembangunan jalan ini sangat penting, karenakan Western Province, PNG ini juga masih kurang pembangunannya. Itu sebabnya provinsi ini lebih sering berbelanja ke Boven Digul untuk mencari berbagai bahan logistik untuk kehidupan sehari–harinya.
Bahkan, Pemerintah Boven Digul sudah mengambil satu kebijakan untuk membangun jalan Woropkodinati tembus ke Yetitkum yang nantinya akan ke Ambaga, Bringkamba Papua Nugini.
Dimana untuk ke perbatasan negara PNG kata Bupati, itu sekitar 3 km. Namun untuk sampai ke Ambaga sekitar 10 km, yang nantinya telah sampai ke Kali Fley yang turun dari arah Tabubil.
“Kenapa harus bangun dari Ambaga, karena ini juga bagian dari kerjasama antara Boven Digul dan Pemerintahan Keongga. Yang mana pada waktu pertemuan kita di Woropko. Kita sudah sepakati bahkan pemerintah PNG dalam hal ini Keongga membawa para tuan tanah pemilik Dusun Ambaga ini,” paparnya. (ara/dm)
