JAYAPURA (PT) – Peringatan keras atau warning ditegaskan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua yang tidak disipilin dan loyal.
Pj. Gubernur menegaskan tidak segan-segan bakal mencopot pimpinan OPD yang tidak ikut aturan bahkan tidak pernah hadir dalam rapat-rapat resmi.
“Jadi loyalitas dan disiplin para Aparatur Negeri Sipil (ASN) di Pemprov Papua itu sangat diharapkan sekali. Hal ini penting karena berkaitan dengan pelayanan pemerintah kepada publik,” ungkap Soedarmo.
Dijelaskan Soedarmo, keahadiran para pimpinan OPD di Pemprov Papua dalam setiap acara resmi wajib hukumnnya, karena itu adalah bentuk kebersamaan.
Bahkan ketika ada undangan yang diberikan maka itu merupakan penghargaan dan apresiasi kepada penjabat atau pimpinan OPD terkait.
“Bagi para eselon II jika diundang hadir dalam rapat resmi harus datang. Saya sudah mengtahui siapa selama ini pimpinan OPD yang tidak hadir. Tentu ini sudah menjadi catatan pribadi saya untuk siap memberikan teguran kepada yang bersangkutan,” terangnya.
Soedarmo mengakui bahwa beberapa pihaknya mengundang para pimpinan OPD untuk rapat resmi tetapi tidak hadir.
“Saya melihat orang-orang ini tidak menghargai kepada pimpinannya padahal diundang secara resmi,” katanya.
Bahkan ia mengakui bahwa undangan tersebut terkesan sepele oleh oknum para pimpinan OPD ketika dirinya diundang dalam acara resmi di Pemprov Papua. Sehingga pihaknya tidak terjsdi lagi hal ini dan jangan karena pimpinan seenaknya bertingkah dan tentu harus menjadi contoh bagi bawahannya.
“Saya sudah perintahkan Asisten III Sekda Provinsi Papua untuk menindaklanjuti serta mencatat bagi para pimpinan OPD yang selalu melawan aturan ini dan tidak hadir dalam rapat resmi tampa ada keterangan untuk selanjutnya diberikan teguran,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti terkait dengan ketepatan waktu dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua saat ini. Dimana selalu waktunya molor dari jadwal atau waktu yang sudah ditentukan.
“Masalah ketepatan waktu dan disiplin itu berlaku untuk secara keseluruhan bagi para ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius semua pihak tentunya,” tambahnya.
Soedarmo menambahkan, untuk saat ini pihaknya masih memberikan toleransi dan sifatnya masih memberikan teguran lebih dulu. Tetapi kalau terus berulang kembali maka sanksinya bisa lebih keras lagi.
“Paling pertama kita berikan teguran dulu, kalau dalam tiga kali teguran itu juga tidak diindahkan atau masih bandel juga maka kita akan copot yang bersangkutan dari jabatan Kepala Dinasnya. Kenapa kita mau susah-susah, pokoknya kalau mereka tidak mau ikut peraturan, kosekuensinya copot dari jabatan yang dia embankan saat ini,” tandasnya. (ing/dm)
