JAYAPURA (PT) – Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK HAM) Papua, Matius Murib menilai bahwa sudah saatnya pemerintah membuka dialog dengan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) guna meredam aksi-aksi penembakan yang berujung pada korban jiwa.
Demikian diungkapkan Matius Murib dalam Focus Group Discussion bertajuk “Mengapa Pemerintah Tidak Mau Dialog Dengan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata” pada Kamis (21/6/2018).
Dikatakan, salah satu konflik yang berkepanjangan di Papua adalah aksi KKSB yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Sehingga hal ini menjadi tugas berat dari pemerintah untuk mengatasinya.
“Semua akibat dari aksi KKSB ini, baik di daerah pegunungan maupun di pesisir selalu beresiko. Bahkan tak sedikit yang menjadi korban kehilangan nyawa. Entah itu aparat TNI/Polri maupun warga sipil yang menjadi korban,” terangnya.
Oleh karena itu, dalam momen saat ini mari semua pihak sama-sama menciptakan Papua tanah damai.
Menurutnya, saat ini momen Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati di tujuh kabupaten. Momen ini sangat berpotensi konflik baru yang akan dilakukan oleh KKSB.
Untuk itu, lanjutnya bahwa melalui forum diskusi yang dilakukan ini mengajak dan mendorong pemerintah melakukan dialog komunikasi dengan kelompok tersebut.
“Apapun alasannya karena secara fakta, kita harus akui bahwa mereka juga kalau kita cek memiliki KTP dan status identitas mereka warga negara Indonesia. Hanya saja pada ideologi dan cara pandang yang berbeda dimana menurut mereka mungkin ada persoalan ketidakadilan sosial dan politik sehingga memilih melawan dengan mengangkat senjata,” bebernya.
Diakuinya, dengan melihat kondisi ini maka pemerintah tidak boleh beralasan lain dan harus bisa mengajak dialog dengan KKSB. (ai/dm)
