JAYAPURA (PT) – Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (GEL) Papua meminta Penjabat Gubernur Papua, Seodarmo agar menunda rencana pergantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya yang saat ini menjadi tersangka atas kasus korupsi.
Permintaan penundaan tersebut diungkapkan Koordinator GEL, Stanley Kaisiri saat mendatangi Kantor Gubernur Papua, Senin (25/6/2017) bersama sekitar 100 orang pengusaha GEL.
Para pengusaha yang didominasi oleh mama mama Papua ini memenuhi pintu masuk ruang kerja Gubernur yang dijaga ketat oleh Satpol PP.
Mereka terus meneriakkan agar Pj. Gubernur membatalkan rencana pergantian jabatan Kadis PU Papua yang kabarnya akan diisi sementara oleh Asisten Perekonomian dan Kesra, Noak Kapisa.
Koordinator GEL, Stanley Kaisiri mengatakan, rencana pergantian jabatan ini tidak tepat dilakukan disaat momen minggu tenang Pilkada Gubernur yang akan berlangsung Rabu 27 Juni 2018 mendatang.
Selain itu, pergantian ini juga dikhawatirkan akan berimbas kepada mereka selaku pengusaha GEL, dimana pekerjaan akan mulai dilaksanakan pada Juli mendatang.
“Ada tiga poin yang kami khawatirkan akan terjadi perubahan. Pertama karena pekerjaan akan mulai dilaksanakan Juli, lalu nilainya berkisar dari Rp 150 juta sampai Rp 500 Juta. Dan terkait jumlah pengusahan GEL saat ini sebanyak 388 yang terdaftar,” ujarnya.
“Jika ada pergantian, kami khawatir terjadi perubahan dari tiga poin ini, yang tentunya akan merugikan kami yang telah berjuang sejak tahun lalu. Kita perlu ada jaminan dari Gubernur bahwa tidak ada perubahan dalam tiga poin ini, jika Kadis PU diganti,” sambungnya.
Sekertaris GEL Papua, Jimmy Halekombo menambahkan, momen pergantian tidak tepat karena ada kontrak kerja 6 bulan.
“Kalau Gubernur lakukan ini akan menimbulkan kegaduhan. Apalagi ini sudah masuk minggu tenang. Padahal kami semua berharap pilkada di Papua dapat berjalan aman dan damai,” terangnya.
Ia menduga ada kepentingan besar oknum tertentu dibalik pergantian jabatan ini.
“Kami pengusaha dan seluruh elemen masyarakat secara tegas menolak pergantian. Ini tidak boleh terjadi karena dapat merugikan banyak orang terutama kami sebagai pengusaha asli Papua,” tegasnya.
Ia malah meminta Penjabat Gubernur agar fokus melaksanakan tugas mengawal pilkada agar berjalan aman dan damai, tanpa perlu melakukan pergantian jabatan pejabat eselon. (ing/dm)
