WAMENA – Kejadian penyerangan yang dilakukan aparat ke markas Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) meninggalkan trauma bagi masyarakat Nduga.
Akibatnya, banyak masyarakat yang melarikan diri ke hutan, bahkan ke sejumlah distrik untuk mengamankan diri.
Pemerintah Kabupaten Nduga mengaku kesal dengan langkah yang diambil oleh aparat saat melakukan penyerangan.
Pasalnya, menurut Wakil Bupati Nduga, Namia Namiangge bahwa hingga saat ini banyak masyarakat yang belum kembali dari hutan pasca penyerangan tersebut.
“Masyarakat yang ada di Kenyam banyak yang sudah mengungsi ke Distrik Yigi, Mbua sedangkan yang lain masih dalam hutan,” ungkap Wakil Bupati Nduga, Namia Namiangge saat dihubungi wartawan di Wamena, Kamis (12/7/2018).
Wabup Namia mengaku, pasca penyerangan itu pemerintah belum mendapatkan laporan jatuhnya korban dalam insiden penyerangan tersebut
Sebab banyak yang mengungsi atau melarikan diri ke hutan.
“Pemerintah tidak izinkan penyerangan dalam bentuk apapun yang membuat keresahan dalam masyarakat. Tugas mereka itu sebenarnya mengamankan negara bukan menimbulkan keresahan dalam masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah, kata Namia menyesalkan tindakan aparat TNI dan Polri saat hendak melakukan upaya penyerangan itu.
Karena aparat keamanan tidak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nduga kemudian melakukan aksi penyerangan.
“Kami pemerintah daerah ada di Nduga tapi kenapa tidak berkoordinasi dengan kami,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan aturan dalam aksi penyerangan itu, sebab mereka sebagai pemilik wilayah administrasi sama sekali tidak diberitahu.
Aksi penyerangan itu, lanjut Wabup Nduga dinilai sebagai salah satu pelanggaran HAM.
“Kami tidak menginginkan hal seperti ini terjadi karena tanpa ijin dari pemerintah daerah melakukan tindakan ini karena ini merupakan pelanggaran,” bebernya.
Ia lantas meminta kepada Pangdam Kodam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk menarik pasukkannya dari Nduga sebab sangat meresahkan masyarakat di sana.
“Kami minta kepada Kapolda Papua dan Pandam XVII/Cenderawasih untuk menarik pasukannya dari Nduga karena aksi penyerangan dari udara ini sangat meresahkan masyarakat disana,” pungkasnya.
Sementara itu, Yoas Beon, anggota Komisi C DPRD Nduga kepada wartawan melalui telepun selulernya menyesalkan tindakan aparat keamanan baik TNI maupun Polri.
Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati Nduga itu pantas, sebab sebelumnya tidak ada koordinasi atau pertemuan dengan pemerintah maupun tokoh masyarakat di sana.
“Wajar kalau pemerintah daerah marah karena tak ada koordinasi sebelumnya,” tandasnya. (mal/dm)
