JAYAPURA (PT) – Ketua Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Paniai, Meki Wetipo mengatakan, proses Pilkada Kabupaten Paniai akan berlangsung pada 25 Juli 2018 dimana KPU Provinsi Papua akhirnya mengambil alih guna kelancaran proses pilkada tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya menginginkan adanya transparansi proses pilkada tersebut dan layaknya diketahui oleh pasangan calon (paslon) dan masyarakat Paniai khususnya mengenai logistik yang sudah disiapkan atau belum.
“Kami berfikir ini sangat penting karena ada isu-isu yang beredar bahwa logistik belum disiapkan. Yang perlu dipertanyakan itu persiapan yang sudah ada sampai dimana dan apakah sudah melalui prodedur tahapan pleno atau belum sehingga wajib diketehui paslon terutama dua kandidat,” tegasnya.
Ia berharap KPU Papua secara terperinci menjelaskan karena sebagai penyelengara pemilukada harus transparan dan ada kejelasan dari semua pihak, supaya masyarakat luas mengetahui proses keberadaanya.
Selain itu, ia juga meminta agar Panwas Kabupaten Paniai dinonaktifkan untuk sementara waktu dan proses diambil alih oleh Bawaslu Provinsi Papua.
“Karena kami memantau, menyimak dan mengikuti bahwa Panwas Kabupaten Paniai dinilai tidak independen dan netral lagi. Sehingga berharap Bawaslu Provinsi Papua mengambil alih seperti KPU Papua. Dengan demikian tujuan pilkada Kabupaten Paniai aman damai dan demokratis,” ucapnya.
Tak sampai disitu, ia juga meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk tidak menambahkan anggotanya namun mendahulukan pendekatan persuasif.
Menurutnya, hal ini amat penting untuk diperhatikan karena masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Paniai sedang dalam kondisi trauma akibat peristiwa Enaro Berdarah.
“Kepada masyarakat Kabupaten Paniai untuk bisa menyalurkan hak suaranya dan memilih pemimpin yang tepat untuk lima tahun kedepan,” pungkasnya. (ai/dm).
