JAYAPURA (PT) – Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo mengatakan, pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Papua masih mengalami berbagai hambatan, misalnya masih rendahnya pemahaman gender serta komitmen OPD dalam mengaplikasikan Perencanaan Penggaran Responsif Gender (PPRG).
Demikian diungkapkan Pj. Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintah Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH pada Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi OPD, Rabu (18/7/2018).
Selain itu, PPRG belum optimalkan dilaksanakan pada setiap OPD melalui analisa gender kedalam program atau kegiatan berdasarkan data terpilah gender agar pemasalahan, kebutuhan dan aspirasi individu dari berbagai kelompok sosialdapat diakomodasikan kedalam pembiayaan atau pengeluaran dan pemasukan kebijakan.
“Kurang tersedianya data terpilah gender pada seluruh OPD serta terjadinya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi berdampak pada pelaksanaan pengarusutamaan gender,” katanya.
Ia berharap perencanaan dan penyusunan anggaran OPD diharapkan melaksanakan analisa gender dengan melihat dan mendengar permasalahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terdiri dari kaum laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia dan divable.
“Instrumen penting dalam melakukan analisa adalah pentingnya ketersediaan data terpilah gender serta perlunya penguatan kapasitas bagi para perencanaan program dan penyusun anggaran seperti yang saat ini dilaksanakan,” terangnya.
Salah satu wujud PUG itu adalah adanya PPRG, dimana dua proses tersebut saling terkait dan terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan akses, pertisipasi, kontrol dan manfaar dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
“PUG melalui PPRG sesuai surat edaran bersama sudah dilakukan di Papua melalui pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender yakni dengan terbentuknya kelompok pug maupun tim teknis analisa anggaran daerah tingkat provinsi dan kabupaten dan kota,” pungkasnya. (ing/dm)
