JAYAPURA (PT) – Sebanyak 1011 personil Polri diback up TNI disiapkan dalam rangka pengamanan pemungutan suara susulan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2018.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. AM. Kamal mengatakan, sebanyak 1011 personil Polri yang diback up TNI tersebut akan mengamankan sebanyak 267 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 216 kampung dari 23 distrik di Kabupaten Paniai pada Rabu, 25 Juli 2018.
Tidak hanya itu, Kabid Humas juga menjelaskan Polda Papua telah mengirimkan 5 pejabat utama Polda Papua untuk membantu Kapolres Paniai dalam pengamanan di Kabupaten Paniai.
“Ini merupakan bentuk keseriusan Polda Papua dalam menjaga situasi Kamtibmas pada pemungutan suara susulan di Kabupaten Paniai,” ungkap Kabid Humas dalam rilis yang diterima Papua Today.
Dikatakannya, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai merupakan susulan dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Paniai soal jumlah pasangan calon.
Dimana KPU Paniai memutuskan satu pasangan calon sementara Panwaslu Kabupaten Paniai menginginkan adanya dua pasangan calon.
Hal ini, lanjutnya, membuat Pilkada Paniai tidak dapat diselenggarakan pada 27 Juni 2018 lalu, sehingga KPU Provinsi harus mengambil alih
tugas KPU setempat.
“KPU Provinsi Papua kemudian memutuskan Pilkada Paniai akan diikuti dua pasangan calon dan akan dilaksanakan pada Rabu, 25 Juli 2018. Meskipun pemungutan suara pemilihan Gubernur dan wakil gubernur berjalan lancar sangat kondusif, bahkan hingga rekapitulasi pengitungan hasil suara Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten berjalan lancar tanpa suatu kendala apapun,” ujar Kabid Humas.
Dikatakan, guna mengecek kesiapan personil dalam pengamanan pemungutan suara susulan, maka Sabtu 21 Juli 2018 telah dilaksanakan gelar pasukan yang dipimpin langsung Kapolres Paniai, AKBP. Supriagung, SIK, MH dan diikuti oleh personil gabungan TNI-Polri.
“Saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat menghormati jalannya pesta demokrasi di Paniai dan tidak ada kekerasan dan mobilisasi massa yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pemungutan suara. Pilihlah pasangan calon yang sesuai dengan hati nurani dan mengajak masyarakat di Tanah Papua khususnya di Kabupaten Paniai untuk senantiasa menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai dan kondusif sehingga dapat mendukung setiap pelaksanaan program pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah setempat,” imbuhnya.
Ia juga menghimbau kepada semua pihak untuk tetap mendukung terselenggaranya pesta demokrasi dengan mengajak supaya KPU dan Bawaslu berlaku independen.
Kemudian TNI dan Polri bersikap netral kemudian ASN tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak adanya intervensi.
Tak hanya itu, paslon Bupati dan Wakil Bupati tidak mengerahkan massa dalam penyelesaian masalah, seluruh media seimbang dalam pemberitaan serta seluruh komponen masyarakat mendukung pilkada demokratis dan bermartabat.
“Serta kepada Calon Bupati dan wakil Bupati yang saat ini dinyatakan TMS oleh penyelenggara untuk kiranya dapat membantu mensukseskan pemungutan suara pada 25 Juli 2018 nanti sehingga Pilkada di Kabupaten Paniai berjalan aman, lancar serta kondusif. Karena kami yakin kepada para calon Bupati dan wakil Bupati yang saat ini dinyatakan tidak memenuhi syarat masih ada kesempatan 5 tahun kedepan untuk mengikuti seleksi calon Bupati dan Wakil Bupati barang tentukan mempersiapkan segala sesuatu yang lebih baik,” pungkasnya. (jul/dm)
