Ketua LSM Papua Bangkit Menyesalkan Tindakan Pemalangan Atas Tanah Adat
SENTANI (PT) – Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu mengaku berang atas tindakan penuntutan ganti rugi tanah adat dengan cara pemalangan.
Ia mengatakan sangat disesalkan tindakan pemalangan yang terjadi di sekolah dan fasilitas-fasilitas sosial.
“Idealnya orang Papua atau siapapun di tanah Papua ini merasa harus mengejar ketertinggalan, maka yang disebut dengan fasilitas-fasilitas sosial, apakah itu sekolah, rumah sakit, tempat-tempat beribadah, termasuk Polsek dan Koramil yang menjadi ujung tombak dalam menciptakan rasa aman disetiap kampung dan distrik itu harus bebas dari segala bentuk pemalangan dan tuntutan ganti rugi tanah adat,” ungkapnya saat ditemui wartawan Selasa (24/7/2018).
“Terkecuali di atas tanah itu ada kebun, ada rumah penduduk yang harus direlokasi atau digusur, maka barulah tuntutan ganti rugi pantas dilayangkan,” katanya menambahkan.
Menurutnya, tidak ada satu orang pun yang dapat mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya kecuali dapat menunjukan sertifikat tanah atau surat-surat kepemilikan tanah.
Mengenai aksi pemalangan SD Inpres Dobonsolo oleh masyarakat setempat, Hengky mengatakan jika ada kepala suku atau kepala adat yang melakukan pemalangan, itu merupakan perilaku primitif, tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab karena dianggap tidak membangun sistem pendidikan di Indonesia.
Dia juga mengatakan bahwa Papua termasuk daerah dengan pendidikan terendah.
“Seperti kita ketahui juga bahwa Papua termasuk daerah dengan indeks pendidikan manusia (Human Development Index) terendah dari 34 Provinsi. Oleh karena itu, kita harus mengejar ketertinggalan-ketertinggalan kita dengan menyediakan fasilitas-fasilitas ini di atas tanah murah bahkan gratis. Ini semua juga demi kemajuan orang Papua,” tegas Hengky Jokhu yang juga merupakan Ketua Kadin Kabupaten Jayapura. (tm/dm)
