JAYAPURA (PT) – Komisi V DPR Papua yang membidangi masalah kesehatan dan pendidikan meminta, bantuan dana hibah dari Pemprov Papua ke Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi perlu ditinjau kembali.
Pasalnya, menurut Wakil Ketua Komisi V DPRÂ Papua, Maria Duwitau bahwa kinerja KPA Papua selama ini dianggap belum menunjukkan hasil maksimal.
“Kami saja di dewan tidak pernah tahu apakah KPA mengumumkan perkembangan jumlah penderita ODHA di Papua setiap tahun dan sejauh mana penanganannya,” tegasnya.
Diakunya, KPA mendapat dana hibah dari Pemprov sangat besar tapi kinerja KPA Papua tidak maksimal.
Oleh sebab itu, dana hibah pemerintah daerah kepada lembaga itu dihentikan dan diberikan kepada yayasan swasta atau milik gereja yang selama ini kinerjanya sudah terlihat dalam penanganan ODHA.
Ia menjelaskan, ada beberapa yayasan milik gereja di Papua selama ini bergerak dalam bidang HIV dan AIDS di antaranya Rumah Sakit Dian Harapan yang berada di bawah yayasan Gereja Katolik dan milik GKI.
“RS Dian Harapan memiliki tempat perawatan ODHA dan mengtahui berapa jumlah penderita HIV dan berapa AIDS. Begitu juga milik Gereja Kristen Injili (GKI) di Kolewale mengtahui persis jumlah penderita yang mereka tangani,” terangnya. (ara/dm)
