JAYAPURA (PT) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya menyoroti kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE Provinsi Papua yang dianggap lambat dalam melakukan proses lelang pekerjaan.
Menurutnya, memasuki pertengahan tahun anggaran 2018 ini, sekitar 200 paket pekerjaan yang telah dimasukan ke ULP bulan April lalu, baru proyek pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam dan Ring Road yang sudah tandatangan kontrak.
Dikatakan, jika proses lelang tersebut terlambat akan berimbas pada daya serap anggaran.
Dengan demikian, anggaran pembangunan infrastruktur untuk masyarakat dikembalikan ke kas negara.
“Saya berharap semua dokumen dari Dinas PU yang sudah diserahkan ke Pokja ULP sesuai arahan Asisten Satu dalam apel pagi agar di percepat,” katanya.
Ia menilai lambatnya proses lelang paket pekerjaan di ULP, penyebabnya bukan dari OPD tetapi karena minimnya staf Pokja ULP.
“Pokja ULP ini hanya mempunya 19 orang, tidak mungkin dapat mengelola ratusan pakte lelang,” tukasnya.
Oleh karena itu, guna memaksimalkan kinerja ULP, pihaknya meminta kepada kepada Gubernur dan ULP agar menambah staf.
“Diharapkan ULP dapat menambah staf agar tidak menghambat proses pembangunan di Papua. Sehingga percepatan tender dan penyerapan dana angagaran pada masing-masing OPD khususnya di PU dapat berjalan baik,” ucapnya.
Selain itu, salah satu kendala lelang paket adalah adanya kajian ulang proyek, sementara ada pekerjaan kajian ulangnya menghabiskan waktu dua bulan.
“Misalnya pembangunan patung kristus yang sudah di masukan di ULP sampai saat ini masih terhambat dan pembangunan lanjutan di mandala sudah dimasukan, sampai sekarang proses lelangnya tidak tender,” pungkasnya. (ing/dm)
