JAYAPURA (PT) – Puluhan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) melakukan aksi demo damai ke kantor DPR Papua menolak peredaran minuman keras (miras) di Papua, Senin (6/8/18).
Ketua SAMN, Anias Lengka mengatakan, penggagalan penyeludupan ribuan miras dari Jayapura ke pegunungan tengah yang tertangkap di Eelim, Kabupaten Yalimo perlu mendapat apresiasi.
Sebab, melihat kondisi ini ada upaya yang dilakukan secara sistematis untuk bagaimana peredaran miras ini mulus dilakukan karena diduga kuat ada oknum yang bermain.
“Kami mengapresiasi upaya Pemkab Yalimo yang dengan tegas menolak miras,” katanya dalam orasinya.
Menurutnya, konsumsi miras dan narkoba semakin tinggi di Papua, bahkan miras dikirim dari luar Papua dan ada juga yang diproduksi secara lokal.
“Sebagaimana diketahui, pusat peredaran minuman lokal di Papua berada di Kota Jayapura. Begitu pula, Wali Kota Jayapura dengan sengaja masih memberikan izin kepada beberapa agen dan pengecer untuk diperdagangkan secara bebas dan luas,” tegas Anias Lengka saat membacakan pernyataan sikapnya.
Untuk itu, pihaknya mendukung Pemkab Yalimo menutup jalan trans Papua dari Jayapura-Yalimo dan Jayapura-Tolikara yang menghubungkan 10 kabupaten di pegunungan tengah.
“Segera mengusut tuntas pelaku penyelundupan miras ilegal melalui jalur hukum. Kami meminta kepada DPRP untuk segera menegakkan Perdasus No 15 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran miras di Papua,” katanya.
Selain itu, Pemprov Papua dan Pemkab Yalimo juga diminta segera mendirikan pos penjagaan di jalan trans Papua Jayapura-Yalimo, Yalimo-Wamena dan penghubung lainnya di wilayah Lapago.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, SIP yang menerima pendemo mengatakan, kalau memang orang punya hati melihat negeri ini sudah dari dulu ada upaya. Tapi tak ada yang punya hati melihat negeri ini.
“Bandara saja bisa lewat miras sudah ada di Wamena. Yang jaga di bandara siapa. Ini semua baku tipu,” koar Ruben.
Ruben menegaskan, masyarakat Papua harus berhenti dari dirinya sendiri. “Itu kuncinya,” imbuhnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengundang pemerintah agar dievaluasi kembali, karena berbagai hal ditemukan di lapangan.
“Ini juga akan dibicarakan dengan Polri dan TNI. Jadi saya pikir terimakasih dan aspirasi ini kami terima. Jadi Bupati juga harus punya hati baru bisa berantas miras di daerahnya,” pungkas Ruben. (ara)
