JAYAPURA (PT) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Djuli Mambaya mengaku membatalkan penandatanganan kontrak kerja dengan tiga perusahaan.
Pembatalan ini menurutnya karena para tenaga ahli pengawas penyelenggara pekerjaan konstruksi tak hadir saat penandatanganan kontrak.
Tiga perusahaan tersebut seharusnya melakukan penandatangan kontrak pada Kamis (23/8/2018).
Ketiga perusahaan tersebut adalah, PT. Wadah Dirham Konsultan, CV. Widya Sarana Konsultan serta CV. Cipta Buana Lestari.
Bahkan salah satu dokumen kontrak kerja disobek Kepala Dinas PU karena pimpinan perusahaan tersebut tidak ada ditempat saat saat akan dilakukan penandatangan kontrak kerja.
Namun tiga perusahaan tersebut diberikan waktu dua hari untuk menghadirkan tenaga ahli, jika dalam tenggang waktu dua hari perusahaan tersebut tidak menghadirkan tenaga ahli maka perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang akan dibatalkan.
“Masa saya tandatangan kontrak dengan ‘hantu’? Mestinya pimpinannya hadir disini atau perwakilan. Jangan-jangan ini konsultan pengawas tipu-tipu yang meski menang tender tapi baik kantor maupun orangnya ada di luar Papua,” tegasnya, Kamis (23/8/2018) diruang kerjanya.
Tak hanya itu, lanjut Djuli, selain wajib dihadiri pimpinan perusahaan, para tenaga ahli yang ditunjuk pun harus ada di lokasi penandatanganan.
“Saya batalkan dan kasih waktu dua hari kepada tiga perusahaan atau konsultan pengawas ini. Kalau sampai dengan waktu dia hari tidak bisa menghadirkan pimpinan dan tenaga ahlinya maka pekerjaan saya batalkan dan ganti dengan cadangan dibawahnya,” bebernya.
Djuli mengatakan bakal turun ke lapangan melakukan memonitor kinerja para konsultan pengawas.
Sebab jika konsutan tak maksimal apalagi tidak ditempat tugas, dikhawatirkan sebuah pekerjaan oleh pihak ketiga, tak berjalan maksimal.
“Kan yang dibayar kepada tenaga ahli ini hanya berupa skill bukan tenaganya. Untuk itu, kita harap konsultan pengawasa mesti selalu ada di lapangan. Tahun lalu saya pending (sejumlah konsultan pengawas) namun tahun ini mau coba lagi. Intinyanya saya tidak takut untuk mencoret. Saya siap dengan konsekuensi apa pun demi keadilan sebab ini uang negara yang,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Direktur CV. Cipta Buana Lestari, Muhammad Fahrid mengaku siap memenuhi tuntutan untuk menghadirkan para tenaga ahli sejumlah empat orang sebagaimana yang tertera dalam kontrak.
“Memang untuk saat ini kami baru bisa menghadirkan tiga orang. Apalagi kami dihubungi tiba-tiba pada pukul 12.30 WIT sehingga datang dengan komposisi yang ada. Namun kami siap memenuhi persyaratan yang disampaikan kepala dinas saat penandatanagan nanti,” pungkasnya. (ing/rm)
