Hukum

JAYAPURA – Keberadaan PT Freeport Indonesia di Tanah Papua dianggap sebagai pemicu dari semua kejadian yang terjadi di Kabupaten Mimika. Sehingga pihak Freeport harus bertanggungjawab atas semua kejadian tersebut. Untuk itu, Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH, MH meminta agar pihak perusahaan...

JAYAPURA – Serapan dana pembangunan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) di Provinsi Papua masih sangat minim. Dari total anggaran dana desa tahun 2017 sebesar Rp 4.300.947.581.000 untuk 5.420 kampung. Pencairan tahap I 60 persen sebesar Rp 2.580.568.510.000...

JAYAPURA – Ketua DPP Partai Papua Bersatu (PPB), Kris D Fonataba berharap Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH dan DPRP dapat melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) RI agar Perdasus tentang Partai Lokal di Papua bisa diberlakukan, sehingga dapat...

TIOM – Untuk menciptakan situasi kabtimnas yang aman dan damai di Lanny Jaya, Kamis (23/11/2017), jajaran Polres Lanny Jaya melaksanakan razia gabungan dengan TNI terhadap kendaraan bermotor dan pengendaranya. Kapolres Lanny Jaya, AKBP. Tonny Ananda mengatakan, razia gabungan tersebut untuk...

JAYAPURA – Ratusan mahasiswa dan rakyat Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Rakyat (FPR) melakukan aksi demo damai di Kantor DPRP, Kamis (23/11/2017). FPR mendesak DPR Papua agar mengambil langkah untuk menutup PT Freeport Indonesia. “Untuk mencegah konflik kemanusian yang...

JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolikara meminta kepada siapapun yang menjadi perwakilan rakyat Papua yang ada di Istana Negara untuk tidak mengintervensi pelaksanaan Pemilukada di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Tolikara. Hal ini menurut Wakil Ketua I...

JAYAPURA – Guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang berbatasan langsung antara Papua dan Papua New New Guinea (PNG), maka Pemerintah Provinsi Papua yang diwakilkan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM menandatangani kerjasama provinsi bersaudara dengan PNG, Kamis (23/11/2017)...

JAYAPURA – Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH. MH menegaskan, pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua harus memprioritaskan perlindungan atau proteksi terhadap Orang Asli Papua (OAP). “Orang Asli Papua ini menjadi dasar dari semua, baik seluruh SKPD maupun...

JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH mendesak Pemerintah Pusat memikirkan keberlangsungan pelaksanaan Otonomi Khusus (otsus) yang masa berlakunya akan berakhir. Jika otsus tetap diadakan, kata Lukas, ada baiknya jika Pemerintah Pusat menyiapkan grand desain secara baik. Terlebih karena sebagian...

JAYAPURA – 51 Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Periode 2017-2022  yang baru dilantik oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo telah sepakat bakal mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal ini ditegaskan, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib kepada wartawan...